news kecelakaan kerja terbesar

168 Kota/kabupaten belum punya pengawas ketenagakerjaan
MEDAN: Sebanyak 168 kota/kabupaten di Indonesia belum memiliki pengawas ketenagakerjaan dan hal itu menjadi salah satu faktor tingginya angka kecelakaan kerja di perusahaan di dalam negeri, sekaligus berdampak pada kerugian akibat hilangnya produktivitas sekitar Rp80 miliar hingga Rp230 miliar tahun lalu.

"Sudah saatnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyediakan anggaran untuk merekrut dan menggaji pengawas ketenagakerjaan. Kalau hanya dengan mengandalkan keuangan pemerintah pusat, ketersedian pengawas tidak akan pernah terpenuhi," kata Ketua Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Harjono di Medan, pekan lalu.

Dia mengatakan pemerintah hanya mampu mengangkat 60 orang pengawas per tahun, sedangkan jumlah yang pensiun juga sama setiap tahunnya.

Menurut Harjono, yang terpenting untuk menekan kecelakaan kerja adalah mengtugas kuliahubah budaya kerja dan itu juga memerlukan pelatihan, pembinaan, dan peraturan mengenai standar kerja dan penggunaaan pengamanan.

"Mengubah budaya kerja juga perlu kesabaran tinggi mengingat 65% angkatan kerja di Indonesia hanya lulusan SD [sekolah dasar]," kata Harjono.

Mengutip data yang diterbitkan PT Jamsostek pada 2007, dari 8 juta pekerja peserta Jamsostek, yang mengalami kecelakaan kerja mencapai 83.714 orang, dengan kasus fatalitas 1.883 orang dan cacat permanen 6.449 orang dengan kompensasi Rp219,786 miliar.

Jumlah kecelakaan kerja terbesar di sektor konstruksi atau sebesar 32%, disusul industri 31,6%.

Jumlah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan di perusahaan tiap tahun terus bertambah dan itu menunjukkan tingkat kesadaran memenuhi/menjalankan K3 masih rendah dan sangat memprihatinkan.